28 Januari 2011

BOS BUKU TEKS BAGI PELAJARAN YANG TIDAK DITETAPKAN, BAGAIMANA SOLUSINYA ?

BOS  Bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP sebagai salah satu indikator keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, untuk tahun 2009  mencapai angka 98,11%. Angka tersebut berarti bahwa penuntasan wajib belajar telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu penunjang program tersebut adalah BOS.
Dalam perkembangan berikutnya, meski penuntasan wajib belajar telah dapat dicapai, tidak berarti dana BOS dari pemerintah dihentikan. Dengan demikian mulai tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS. Program BOS tidak lagi hanya meningkatkan APK, namun BOS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar. hal ini sejalan dengan Rencana dan Strategi Kementerian Pendidikan Nasional. Tentu saja di samping tujuan di atas adalah BOS merupakan pilar utama bagi terwujudnya pendidikan gratis di pendidikan dasar, hal ini didukung dengan kenaikan penerimaan BOS yang signifikan. (SD/SLB kota = Rp. 400.000,-/siswa, SD/SLB kabupaten = Rp. 397.000,-/siswa, SMP/SMPLB/SMPT kota = Rp. 575.000,-/siswa, dan SMP/SMPLB/SMPT = Rp. 570.000,-/siswa).
Berkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan dasar adalah tersedianya sumber-sumber belajar. Salah satu sumber belajar yang tidak dapat ditinggalkan adalah tersedianya buku teks pelajaran. Dengan demikian BOS Buku atau pengadaan buku teks pelajaran pada satuan pendidikan melalui dana BOS adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat dilaksanakan. Meskipun dalam rincian pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu dicermati dan diambil langkah-langkah konkrit bagi pengadaan buku teks pelajaran tersebut. Yang dimaksud di sini adalah pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya belum dibeli oleh pemerintah.

Mutu Pendidikan dan BOS Buku 
Pengadaan buku teks mata pelajaran pada satuan pendidikan telah diatur sedemikian rupa dalam Buku Panduan BOS 2010. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan bahwa pembelian buku teks pelajaran yang menjadi prioritas dan digunakan dalam KBM sesingkat-singkatnya selama 5 tahun adalah wajib bagi satuan pendidikan. Pada beberapa mata pelajaran tertentu satuan pendidikan harus membeli buku teks yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah.
Buku teks yang dibeli adalah buku yang baru dan buku teks tersebut menjadi buku acuan wajib bagi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks tersebut dijadikan inventaris sekolah  dikelola melalui perpustakaan untuk dipinjamkan kepada peserta didik secara bergantian dari tahun ke tahun sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.
Sekolah dilarang memungut beaya bagi pembelian, perawatan maupun peminjaman buku dari dana BOS tersebut.

Buku Teks Yang Hak Ciptanya Dimiliki Pemerintah
Buku teks pelajaran yang hakciptanya telah dimiliki oleh pemerintah adalah buku-buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini departemen pendidikan nasional, departemen agama, maupun pemerintah daerah, dari pemilik atau penulisnya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau (Peraturan Kemendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku).
Adapun buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah untuk satuan pendidikan tingkat SMP adalah : buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan PKn. (ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 22, 27, 46 tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 12, 34, 41, 69, 80, 81 tahun 2008, serta Nomor 9 tahun 2009).
Pengadaan buku teks yang hak ciptanya dimiliki pemerintah harus didasarkan pada ketetapan judul buku yang akan dibeli oleh satuan pendidikan dengan dasar tertulis berupa berita acara rapat penetapan judul buku teks tersebut beserta tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Kemudian pihak sekolah dapat membeli langsung ke distributor atau pengecer buku, pemilihan distributor atau pengecer mengacu pada prinsip harga paling ekonomis, ketersediaan buku, dan kecepatan pengiriman buku sampai ke sekolah.
Buku-buku tersebut harus sudah dibeli sekolah sebelum pelajaran dalam satu semester dimulai, dan apabila terdapat buku dengan judul dan pengarang yang sama namun diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit atau percetakan dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka pemilihan buku teks tersebut harus mempertimbangkan harga yang paling ekonomis.

Buku Teks bagi Daerah yang Belum Memiliki Pengecer
Dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku pada pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa departemen yang menangani urusan agama, dan/ atau pemerintah daerah dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang dan/  atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, dan/ atau memperdagangkan buku yang hak ciptanya telah dibeli.
Sementara pasal 8 ayat 2 menenerangkan bahwa harga eceran tertinggi dari buku yang diperdagangkan seperti dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/ atau pemerintah daerah yang membeli hak cipta buku. Adapun harga eceran tertinggi seperti dimaksud pada ayat 2 adalah setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai di tangan konsumen akhir, ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan, setinggi-tingginya 15% dari taksiran wajar.
Bagi daerah tertentu yang belum memiliki pengecer, pengadaan buku untuk perpustakaan pada satuan pendidikan dasar, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membeli atau menggandakan buku teks pelajaran seperti dimaksud di atas. Pemerintah daerah yang ingin menggandakan/mencetak atau pun membeli buku teks harus berdasarkan masukan dari sekolah dan telah mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas Nomor 2 tahun 2008 pasal 12 ayat 4, tentang Buku).
Diperbolehkan bagi pemerintah daerah yang akan menggandakan/mencetak buku teks pelajaran bagi seluruh sekolah secara kolektif, dengan alasan faktor gegografis yang sulit dijangkau dan / atau tidak ada pengecer buku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal penggandaan/penyetakan buku tersebut adalah : a) Gubernur/Bupati/Walikota mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional yang berisikan permohonan ijin untuk pengadaan buku teks pelajaran dari dana BOS Buku, b)  bila Mendiknas menyetujui surat permohonan tersebut di atas maka Tim Manajemen BOS Propinsi/Kota/Kabupaten dapat mencetak/menggandakan buku teks pelajaran yang dimaksud.
Buku yang akan digandakan/ dicetak atau dibeli untuk sekolah harus diidasarkan kebutuhan tiap sekolah. untuk itu perlu dibuatkan bukti permintaan/kebutuhan dari sekolah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Bila dalam pengadaan buku teks pelajaran secara kolektif bagi seluruh sekolah ini terdapat penyimpangan maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab.

Buku Teks Pelajaran yang Lain
Bagi buku teks pelajaran selain buku-buku teks pelajaran yang telah ditentukan, tidak ada aturan dan panduan pengadaannya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Pendidik dan peserta didik menjadi kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Akan melangkah melebihi Permendiknas tentang buku-buku teks yang dapat diadakan, dengan menggandakan atau membeli tidak berani. Alhasil pembelajaran mata pelajaran di luar ketetapan itu menjadi penuh keresahan dan kegalauan.
Padahal tanpa adanya sumber belajar –buku- kegiatan belajar mengajar akan sulit berkembang. Pada akhirnya pembelajaran tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan.
Untuk itu semestinya perlu dipikirkan jalan keluar yang terbaik bagi kebuntuan tersebut di atas. Semisal dengan memberi kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengadakan buku-buku pelajaran yang memang sangat dibutuhkan. Beberapa mata pelajaran yang mengalami kesulitan itu adalah Pendidikan Kesehatan dan Olah Raga, Pendidikan Agama, Seni Budaya, dan Muatan Lokal.
Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) satuan pendidikan hendaknya diberi keleluasaan yang bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS. Profesionalisme dan transparansi adalah modal utama pengelolaan dana BOS. Lebih memudahkan bila pemerintah juga mengeluarkan payung hukum bagi pengadaan buku teks pelajaran yang belum ditetapkan, yaitu dengan memberi otonomi kepada satuan pendidikan untuk membeli, menggandakan/mencetak buku teks sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.

Penutup
BOS merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat UUD. Program BOS mampu meningkatkan APK sehingga target program tuntas wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi.
Perubahan tujuan BOS yang mulai ditetapkan sejak tahun 2009 sangatlah tepat, yaitu untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Meski demikian perlu dijelaskan kembali hal BOS Buku, khususnya bagi buku-buku teks yang belum ditetapkan karena keragaman dan perbedaan karakteristik daerah dan satuan pendidikan sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Pemerintah perlu memberi kelonggaran yang berlandaskan profesionalisme dan transparansi yang bertanggung jawab kepada satuan pendidikan sesuai dengan MBS, khususnya dalam hal pengelolaan dana BOS bagi pengadaan buku teks mata pelajaran yang belum dan sulit ditetapkan namun dibutuhkan oleh peserta didik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar